JAKARTA – Mekanisme perjumpaan utang, atau yang dikenal dalam hukum perdata sebagai kompensasi (compensatio), kembali menjadi pembahasan utama di kalangan praktisi dan akademisi hukum. Perhatian ini khususnya ditujukan pada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) mengenai penerapan kompensasi demi hukum.
Kompensasi merupakan salah satu cara hapusnya perikatan (utang piutang) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Kompensasi Demi Hukum (Compensatio van Rechtswege)
Menurut ketentuan KUHPerdata, kompensasi terjadi demi hukum (van rechtswege) apabila dua orang saling berutang satu sama lain. Dengan kata lain, utang dan piutang antara dua pihak secara otomatis dianggap lunas, atau terjadi perjumpaan, segera setelah kondisi-kondisi yang disyaratkan terpenuhi, tanpa perlu adanya persetujuan baru dari para pihak.
Syarat utama agar kompensasi dapat terjadi demi hukum, berdasarkan Pasal 1427 KUHPerdata, adalah:
- Kedua utang tersebut harus berupa sejumlah uang atau sejumlah barang yang dapat dihabiskan yang sejenis.
- Kedua utang tersebut harus sudah dapat ditagih dan harus dapat ditentukan jumlahnya (likuid).
Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung
Meskipun ketentuan kompensasi sudah jelas diatur dalam undang-undang, penerapan praktisnya di pengadilan seringkali menimbulkan interpretasi yang berbeda. Oleh karena itu, yurisprudensi MA berperan penting dalam memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme hapusnya perikatan ini.
Kaidah-kaidah dari putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) menjadi sorotan karena memperjelas batasan dan kondisi di mana kompensasi dapat diterapkan.
Contoh Sorotan Kaidah MA:
Yurisprudensi MA seringkali menekankan bahwa kompensasi demi hukum adalah cara pelunasan yang sah dan harus dipertimbangkan oleh Hakim, bahkan jika pihak yang berutang tidak secara eksplisit memintanya, asalkan syarat-syarat likuiditas dan ketertagihan utang telah terpenuhi.
Fokus para ahli hukum saat ini adalah bagaimana yurisprudensi MA dapat terus mengadaptasi konsep kuno kompensasi dari KUHPerdata dengan kompleksitas transaksi bisnis modern dan sistem perikatan yang lebih rumit, memastikan bahwa perlindungan hak-hak perdata tetap terjaga dan terjadi keadilan.
Diskusi ini bertujuan untuk memperkaya referensi bagi para hakim, praktisi, dan akademisi hukum agar interpretasi terhadap mekanisme perjumpaan utang dapat seragam dan sesuai dengan rasa keadilan nasional.
