Kuala Lumpur—Upaya pemberantasan korupsi—atau yang dikenal sebagai “rasuah”—di Malaysia menjadi perhatian utama di tengah sorotan global. Pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim secara tegas menjadikan sikap anti-korupsi sebagai pilar utama, sementara bayang-bayang skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) terus menghantui politik negara.
Janji Tegas Pemerintah MADANI
Dalam beberapa kesempatan, PM Anwar Ibrahim berulang kali menekankan komitmennya untuk memerangi rasuah, penyelundupan, hingga kartel yang merusak perekonomian. Komitmen ini tidak hanya sebatas retorika, tetapi didukung dengan langkah konkret:
- Pemulihan Aset Besar: Pemerintah melaporkan bahwa lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Anti-Korupsi Malaysia (SPRM/MACC), telah berhasil menyita dan mengenakan denda dengan total hampir 15,5 miliar Ringgit Malaysia (sekitar Rp 54,8 triliun). Angka ini diklaim sebagai dana yang dicuri dan berhasil dikembalikan ke kas negara.
- Peningkatan Kapasitas SPRM: Alokasi dana untuk SPRM ditingkatkan secara signifikan, memberikan kebebasan penuh kepada lembaga tersebut untuk menyelidiki dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku suap dan penyelewengan.
- Reformasi Tata Kelola: Malaysia juga aktif menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Keterbukaan Informasi Publik dan RUU Pengadaan Pemerintah. Kedua RUU ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
Bayang-bayang Skandal 1MDB dan Perkembangan Kasus Najib Razak
Meskipun pemerintahan baru telah berjanji untuk bergerak maju, mega-skandal 1MDB—yang mengakibatkan kerugian miliaran dolar dan menjadi salah satu skandal keuangan terbesar di dunia—masih menjadi fokus hukum.
- Status Hukum Mantan PM: Mantan Perdana Menteri Najib Razak, yang merupakan tokoh sentral dalam skandal 1MDB, terus menghadapi proses hukum meskipun masa hukumannya dipotong dari 12 menjadi 6 tahun pada tahun 2024.
- Sidang Lanjutan: Pada Oktober 2025, Najib dijadwalkan kembali menghadapi sidang lanjutan di pengadilan terkait dengan dakwaan-dakwaan korupsi lain yang masih berkaitan dengan 1MDB.
- Permohonan Tahanan Rumah: Isu lain yang menarik perhatian adalah upaya hukum Najib untuk mengajukan permohonan agar sisa masa hukumannya dapat dijalani sebagai tahanan rumah, berdasarkan dokumen kerajaan yang diakui oleh pihak pembelanya.
Penyelidikan Tokoh Senior Lain
Upaya anti-korupsi di Malaysia juga menyasar figur politik senior lainnya. Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan lingkaran dekatnya, termasuk putranya, juga berada di bawah penyelidikan SPRM atas tuduhan korupsi dan pencucian uang terkait dengan temuan dari Pandora Papers.
Secara keseluruhan, politik Malaysia saat ini ditandai oleh perang melawan rasuah yang sengit, di mana para pemimpin dituntut untuk membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah prioritas utama demi memulihkan kepercayaan investor dan masyarakat.
