Palembang, 3 November 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan (Sumsel) hari ini menggelar apel gabungan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah. Apel ini secara khusus menekankan pentingnya peningkatan disiplin dan komitmen seluruh jajaran untuk mempercepat pelaksanaan Rencana Aksi terkait Pelayanan Hukum.
Fokus Pimpinan: Disiplin dan Target Rencana Aksi
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel menyoroti perlunya kedisiplinan yang ketat di semua lini, mulai dari pegawai di kantor wilayah hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT), sebagai kunci utama keberhasilan kinerja.
Penekanan Utama Arahan:
- Disiplin Pegawai: Seluruh ASN diminta menjaga disiplin kehadiran, kinerja, dan kepatuhan terhadap aturan, terutama menjelang penutupan tahun anggaran.
- Percepatan Rencana Aksi: Target utama adalah mempercepat penyelesaian program yang masuk dalam Rencana Aksi Pelayanan Hukum, termasuk penyuluhan hukum, fasilitasi kekayaan intelektual, dan layanan administrasi hukum umum.
- Komitmen Penuh: ASN diingatkan untuk memiliki komitmen penuh dalam melayani masyarakat dan memastikan tidak ada penundaan dalam proses layanan hukum.
“Disiplin bukan hanya soal datang tepat waktu, tapi juga soal kepatuhan terhadap target. Kita harus memastikan Rencana Aksi Pelayanan Hukum selesai tepat waktu dengan kualitas terbaik demi masyarakat Sumsel.”
— Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel
Sinergi Layanan Hukum dan HAM
Apel ini juga menjadi sarana konsolidasi internal untuk memperkuat sinergi antara Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menjalankan tugas-tugas strategis.
| Divisi | Target Percepatan Rencana Aksi |
| Pelayanan Hukum | Peningkatan kualitas layanan legalisasi, pendaftaran merek, dan sertifikasi Kekayaan Intelektual (KI). |
| Hak Asasi Manusia (HAM) | Penyelesaian laporan dan tindak lanjut kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di wilayah Sumsel. |
| Administrasi | Penyerapan anggaran secara efektif dan efisien serta peningkatan sistem pengawasan internal. |
Kakanwil Kemenkumham Sumsel menegaskan bahwa komitmen bersama adalah modal penting untuk mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun-tahun mendatang.
