TAPANULI UTARA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mendirikan Posko Nasional di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pendirian posko ini bertujuan untuk mengoordinasikan penanganan darurat pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut.
Berikut adalah rangkuman langkah penanganan yang dilakukan:
1. Koordinasi dan Komando Penanganan Bencana
-
Posko Gabungan: Posko Nasional ini berfungsi sebagai pusat komando dan koordinasi bagi seluruh elemen yang terlibat dalam penanganan bencana, termasuk pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, relawan, dan lembaga terkait.
-
Peran Kemendagri: Kemendagri memastikan bahwa Pemerintah Daerah Tapanuli Utara dan sekitarnya dapat bergerak cepat dan terkoordinasi sesuai dengan aturan penanggulangan bencana, khususnya dalam aspek administrasi kewilayahan dan dukungan logistik.
-
Peran BNPB: BNPB berfokus pada manajemen bencana, pengerahan sumber daya, dan penyaluran bantuan darurat.
2. Fokus Penanganan di Lapangan
-
Pencarian dan Penyelamatan (SAR): Prioritas utama adalah terus melakukan operasi SAR untuk mencari korban yang hilang akibat banjir bandang dan longsor.
-
Evakuasi dan Bantuan Darurat: Memastikan evakuasi korban ke tempat yang aman dan menyediakan kebutuhan dasar (makanan, air bersih, pakaian, dan fasilitas kesehatan) di lokasi pengungsian.
-
Pemulihan Infrastruktur: Melakukan upaya darurat untuk membersihkan material longsor, membuka akses jalan yang terputus, dan memulihkan jaringan listrik serta komunikasi yang terdampak.
3. Dukungan Pemerintah Pusat
Langkah pembangunan Posko Nasional ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Pusat dalam memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Tapanuli Utara dalam fase tanggap darurat dan pemulihan awal bencana.
Kemendagri dan BNPB meminta masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari petugas di posko.
