JAKARTA, 21 OKTOBER 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), melalui salah satu komisi terkait, secara resmi memanggil Direktur Utama (Dirut) salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasi untuk dimintai keterangan. Pemanggilan ini dilakukan menyusul adanya dugaan pelanggaran kontrak dalam proses pengadaan dan distribusi vaksin, khususnya yang berkaitan dengan masa pandemi.
Pemanggilan oleh DPR ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara yang besar dalam pengadaan barang dan jasa, serta memastikan tidak ada praktik yang merugikan keuangan negara atau menghambat ketersediaan vaksin bagi masyarakat.
Fokus Dugaan Pelanggaran Kontrak
Dugaan pelanggaran kontrak yang disoroti oleh DPR meliputi beberapa aspek kunci:
- Keterlambatan Distribusi: Adanya keterlambatan signifikan dalam jadwal pengiriman vaksin dari jadwal yang disepakati, yang berpotensi menghambat program vaksinasi nasional.
- Perbedaan Spesifikasi: Dugaan adanya perbedaan spesifikasi teknis atau kualitas vaksin yang diterima dengan yang tertuang dalam kontrak awal.
- Harga (Mark-up): Adanya indikasi penetapan harga yang tidak wajar (mark-up) dalam kontrak pengadaan, yang berpotensi menyebabkan kerugian negara.
- Klausul Kontrak: DPR ingin mengklarifikasi klausul-klausul yang memberatkan pihak BUMN atau negara, yang mungkin menguntungkan pihak penyedia vaksin (mitra luar negeri atau swasta).
Proses dan Implikasi
Dirut BUMN Farmasi tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan rinci mengenai pelaksanaan kontrak, kendala yang dihadapi, dan langkah mitigasi yang telah diambil perusahaan.
- Audit Anggaran: Pemanggilan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR dan dapat berujung pada rekomendasi untuk dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau bahkan penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika ditemukan unsur pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
- Transparansi Publik: Sidang di DPR diharapkan dapat memberikan transparansi kepada publik mengenai manajemen pengadaan vaksin yang menggunakan dana publik yang besar.
Kasus ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan kehati-hatian dalam setiap kontrak yang melibatkan hajat hidup orang banyak dan uang negara.
